PR. PMII Klorofil

30/05/2018

Mari Meriakan

20/04/2018

HARLAH PMII YG KE 58 DI GEDUNG SASANA BUDAYA GANESHA(SABUGA) ITB KAB. BANDUNG JAWA BARAT

05/04/2018

Fatik Albab Mazz Hamzah HoGya HoGya Hasan Kholiq Nizam Dzulkarnain Pengurus Rayon Pmii Klorofil Muhammad Usman

12/02/2017

09/02/2017

Yth:
PK dan PR pmii seunisda.
Pun kesupen mengken kempal lan diskusi bareng :
hari kamis
9 februari 2016
Jam 12.30 wib.
kumpul di rumh besar kita Pk PMII unisda. diskusi Fenomena wisata jeglongan sewu di lamongan yg terjadi.
Jika kita melihat rakyat ditindas maka, kita melawan.
sekian dan sebarkan...

Ttd.
pk pmii unisda.

04/01/2017

Insyaallah program rayon

03/12/2016

Wahai sahabatku coba bayangkan
"Jika sawah ladang menjadi bangunan pencakar langit"
Wahai sahabatku coba bayangkan
"Jika para petani berhenti menanam"

19/11/2016

08/02/2016

DEMO ALIANSI PMII DAN PENGEMUDI BETOR

LAMONGAN, KABAR KLOROFIL Ratusan pengemudi becak motor (betor) bersama dengan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Kantor Pemkab Lamongan dan Gedung DPRD setempat Jalan Basuki Rahmad, siang tadi (4/2). Kedatangan mereka untuk memprotes Undang-undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 yang dinilai menindas rakyat kecil.

Aksi demo ini dimulai dari Tugu Adipura Lamongan, selanjutnya ratusan tukang becak dengan armadanya konvoi menuju pendopo Kabupaten Lamongan.

Dalam aksinya, mereka mengecam Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tidak peka terhadap nasib rakyat kecil seperti tukang becak motor. Karena, sejak keluarnya UU Lalu Lintas Pemkab tidak mengambil langkah untuk menyelamatkan nasib pengemudi becak motor. “Sejak dilarang beroperasi, penghasilan kami anjlok pak, Kami berjuang, untuk mencari sesuap nasi bagi anak istri kami,” ujar Anik Widiasari, salah satu orator dari PMII Cabang Lamongan, Kamis (4/2).

Becak motor, Kata Anik, merupakan inovasi rakyat kecil, sehingga mereka meminta, supaya segera dikeluarkan legalitas terkait alat transportasi modifikasi ini. “Keluarkan legalitas atau payung hukum bagi betor. Izinkan kami beroperasi di Lamongan. Berikan kami fasilitas agar bisa menafkahi anak istri kami,” ucapnya.

Sementara Ahmad Farikh, Asisten 1 Pemkab Lamongan yang menemui pendemo mengatakan bahwa larangan betor beroperasi sudah memiliki dasar hukum. “Undang-undang menggunakan dasar hukum nomor 22 tahun 2009,” ucapnya di hadapan pengemudi betor dan aktivis PMII.

Meskipun demikian, ia menyatakan akan menampung aspirasi tersebut. “Kalau menyampaikan aspirasi akan kami tampung, kami catat, akan kita teruskan ke Jakarta supaya ada perubahan,” tambahnya.

Usai menggelar aksi di depan pendapa Pemkab Lamongan, ratusan pengemudi betor dan PMII bergerak menuju gedung DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmad Kota Lamongan. Di sini, ratusan pendemo melakukan orasi bernada sarkasme sekaligus mencaci maki anggota DPRD Lamongan. “Kami minta ada petisi kepada DPR RI untuk mengeluarkan undang-undang bagi legalitas becak,” ucap Zainal Arifin, aktivis PMII lainnya.

Mereka akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua Komisi A, Anshori dan Naim. “Kami menerima aspirasi pengemudi betor,” ujarnya. Selanjutnya, Anshori meminta perwakilan pengemudi betor dan PMII untuk menggelar audiensi di dalam gedung DPRD Lamongan.

Ketua Ikatan Trnasportasi Tenaga Manusia (Ikateman), Muslikan mengaku tidak bisa mengendalikan pemilik betor yang melakukan aksi tersebut. Padahal, sehari sebelumnya pada rapat RAT Ikateman, Muslikan berjanji tidak akan sampai demo menentang pelarangan bela beroperasi di Lamongan.

Sementara Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Jalaludin menjelaskan pihaknya masih memberikan tolerasi kepada betor untuk beroperasi, dengan catatan tidak beroperasi di jalan poros seperti alun-alun, Lamongan-Babat, terminal dan stasiun dan kawasan tertib lalu lintas. "Kalau melanggar pasti akan kami tindak tegas, kita tilang dan kita denda. Boleh diambil kalau ada surat-suratnya," ujarnya.

07/01/2016

Bendera rayon

06/01/2016

LAMONGAN (KK) – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, kembali turun ke jalan untuk mengkritik dugaan penyelewengan proyek Dinas Pertanian dan Kehutanan (DISPERHUT) setempat.

Aksi demi itu digelar di Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Lamongan, Kamis (17/12). Dalam aksi, aktivis PMII menyampaikan mereka beraksi ingin memberikan kritikan terhadap sejumlah pembangunan fisik yang dilakukan Disperhut tidak bertahan lama.

“Semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan takaran kadar pembangunan, bangunan fisiknya tidak bisa bertahan lama dan cepat rusak itu terjadi hampir di semua bantuan yang direalisasikan,” ungkap sejumlah aktivis dalam orasinya.

Selain itu, para demonstran juga mengkritik tidak meratanya bantuan p***a serta tidak tepat sasaran. Bahkan daerah yang seharusnya tak membutuhkan ikut diberi. Sedangkan daerah yang seharusnya membutuhkan malah tidak mendapatkan bahkan tidak digubris.

Aktivis lainnya juga menyoroti dugaan adanya pungli yang dilakukan sejumlah oknum di proyek pembangun saluran irigasi peraian pertanian serta menyalahgunakan wewenang pelaksaan penyaluran bantuan tersebut. “Akibatnya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan,” ucapnya.

Untuk itu, mereka menuntut pihak Kejari Lamongan untuk memproses dan melakukan pengusutan semua penyimpangan itu karena merugikan masyarakat juga negara. “Kami di sini minta penegak hukum, aparat yang mengerti apa makna hukum untuk tidak tebang pilih dalam memberantas kasus-kasus korupsi,” imbuh mereka.

Dan aksi tersebut para demonstran mengajukan tiga tuntutan kepada kejari. Pertama diminta mengawasi kinerja proyek dinas pertanian, kedua tindak tegas oknum yang menyalahgunakan uang negara dan terakhir memeriksa oknum-oknum yang diduga menyelewengkan dana bantuan proyek tersebut.

kabarklorofil.blogspot.com